| Jelajah dan Ilmu Dunia Laut |

Followers

Wednesday, September 28, 2016

Mengapa Laut Aceh tak Punya Nama?





WILAYAH laut Aceh yang luas terutama terkait dengan koneksi antarpulau, ternyata saat ini masih tanpa nama. Hasil kajian awal kami, teridentifikasi ada beberapa laut penghubung yang penting belum dinamakan, di antaranya wilayah perairan utara Aceh yang memisahkan daratan utama Aceh (Uleelheue) dengan Pulau Weh (lintas Balohan-Uleelheue/Krueng Raya). Lalu, antara Pulau Weh dengan Pulau Aceh juga belum ada nama, dan demikian juga dengan wilayah laut luas seperti antara Pulau Simeulue dengan wilayah barat-selatan Aceh. Wilayah laut sebagai pemisah dua daratan atau pulau secara lebih luas dikenal dengan sebutan selat. Kita bisa saja menamakan Selat Aceh, misalnya, untuk wilayah antara ujung Sumatera dengan Pulau Weh. Lalu apa peran penting dari penamaan selat ini?

Peran penting dari sebuah selat terlihat nyata bila ditinjau dari aspek oseanografi yaitu saat massa air dari suatu laut masuk ke dalam selat, akan menghasilkan gerak massa air yang lebih cepat disertai aliran turbulensi.


Didukung dengan kondisi selat yang umumnya relatif dangkal, maka keadaan ini umumnya akan membuat perairan menjadi teraduk. Secara visual perairan selat dapat terlihat lebih keruh akibat energi yang masih cukup kuat untuk sampai ke dekat dasar laut. Terkait aspek ekologis, nutrien di sekitar selat akan tetap teraduk di sekitar permukaan dan menghasilkan perairan dengan produktivitas primer yang tinggi..
Nutrien adalah zat hara yang dibutuhkan oleh fitoplankton, organisme sederhana yang memiliki kemampuan berfotosintesis. Nutrien yang cukup banyak dihasilkan dari run-off sungai di daratan. Kesuburan perairan selat mampu mengundang beragam ikan dalam jumlah yang melimpah di sekitarnya. Mungkin kita mengenal Bagan Siapi-api di Riau, sebagai satu pelabuhan perikanan terbesar di Indonesia. Potensi perikanan Bagan Siapi-api banyak berasal dari perairan Selat Malaka yang kaya akan produksi perikanannya.

Selat memiliki peran yang luar biasa strategis. Mengingat selat menghubungkan dua wilayah lautan, tidak heran jika lalu lintas kapal yang masuk ke dalam selat menjadi lebih padat. Bahkan muncul ungkapan yang menyatakan bahwa siapa yang mampu menguasai selat, maka akan menguasai rute pelayaran pada regional tersebut. Contoh ini tidak perlu jauh untuk dilihat, mengingat Selat Malaka merupakan satu selat tersibuk di dunia yang menghubungkan dunia barat dan timur. Singapura, sebuah negara dengan luas wilayah daratan yang sempit, mampu memanfaatkan keadaan ini. Mereka menjadikan negaranya sebagai titik transit utama dari lalu lintas pelayaran dunia. Bahkan lebih hebatnya lagi mereka juga memberikan penamaan terhadap perairan yang memisahkan antara pulau utama Singapura dengan Batam (Indonesia) sebagai “Selat Singapura”.

Pengalaman pahit
Memang ada pernyataan; apalah arti sebuah nama. Nama merupakan satu penciri, dan nama memberikan identitas pada objek yang dinamai. Tidak adanya identitas dapat berarti bahwa objek tersebut belum memiliki “pemilik” yang menguasainya. Jika hal ini berlangsung, maka akan memunculkan potensi sengketa. Indonesia memiliki sejumlah pengalaman pahit terhadap sengketa wilayah kedaulatan yang sudah beberapa kali kecolongan karena diklaim juga oleh negara lain. Pulau Sipadan dan Ligitan yang berpindah kepemilikan ke tangan Malaysia merupakan catatan kelam dari negeri kita, yang tidak mampu meyakinkan kepemilikan sah dari kedua pulau tersebut di hadapan majelis internasional.


Jika kita mendeklarasikan diri sebagai bangsa pelaut, terlebih lagi sekarang sebagai poros maritim dunia, maka perlu kita sadari bahwa lautan merupakan bagian dari eksistensi bangsa. Ironisnya, negara lain yang notebene bukan negara maritim mampu menguasai potensi kelautan. Perlu kita sadari bahwa, bukan hanya masalah lalu lintas pelayaran, Singapura juga menguasai banyak data ekologi laut yang ada di Perairan Indonesia. Kita sudah sangat terlena dengan jargon “nenek moyangku seorang pelaut”, sementara saat ini kita membiarkan diri kita terjajah di laut. Pencurian ikan sudah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan nelayan kita hanya bisa menonton penjarahan yang dilakukan oleh nelayan asing. Sebaliknya, saat nelayan Aceh “tersasar” sedikit jauh ke utara, maka segera akan tertangkap oleh petugas patroli laut Negara India.

Jika ditinjau secara geografis, kita akan lebih melihat India lebih cocok sebagai sebuah negara kontinen, alih-alih negara maritim. Namun sebenarnya India menguasai laut yang cukup luas meliputi Teluk Benggala dan Laut Andaman. Di Laut Andaman kita akan menemukan kepulauan Nikobar, terkenal karena banyak nelayan Aceh yang mencoba masuk ke perairan tersebut dan tertangkap oleh patroli laut India. Satu hal yang unik adalah nama Benggala, yang lebih identik dengan India dengan Teluk Benggalanya, turut menjadi nama selat yang memisahkan Pulau Weh dengan Pulo Aceh. Tidak menjadi masalah sebenarnya, namun rasanya identitas laut tersebut yang sudah berada di depan mata daratan utama Aceh, Indonesia, lebih ke-india-india-an. Nama ini sudah saatnya diganti!

Baiklah, mungkin masih ada yang beranggapan apalah arti nama. Mari sejenak kita melihat salah satu isu laut terhangat, kalau tidak dikatakan panas, yaitu klaim sepihak yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok terhadap Laut Tiongkok Selatan. Sebenarnya tidak ada satu pun negara kecuali Tiongkok yang membenarkan bahwa sebagian besar Laut Tiongkok Selatan merupakan bagian dari teritori Negara Tiongkok. Namun mereka berani mengklaim bahwa secara historis, Tiongkok sudah sejak lama menguasai perairan tersebut, sampai-sampai nama lautnya juga menabalkan nama “Tiongkok” di dalamnya. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan ketegangan regional, sampai-sampai Amerika Serikat yang jauh di seberang timur Pasifik dan Australia juga ikut latah kebakaran jenggot dan mengusik klaim sepihak dari Republik Rakyat Tiongkok. Indonesia yang pada mulanya masih bersikap cenderung lunak, akhirnya ikut geram akibat sebagian wilayah Kepulauan Natuna juga masuk dalam klaim Republik Rakyat Tiongkok.

Negara maritim
Mau tidak mau, cepat atau lambat, sumber daya daratan akan terus tergerus, sehingga tidak lagi mampu menopang kebutuhan manusia. Sedari dulu kita hanya terbuai dengan status nenek moyang kita sebagai pelaut ulung, namun kita relatif gagal dalam meneruskan filosofi negara maritim pada generasi saat ini. Sebenarnya juga sebutan negara maritim untuk Indonesia adalah kurang tepat karena Republik dengan wilayah laut yang luas ini sudah merupakan sebuah benua (dalam bentuk lautan) tersendiri yang terpisah dengan benua utama Asia.


Memang tidak ada yang mudah di laut. Hampir segala aspek yang berhubungan dengan laut adalah tantangan, bahkan berlayar pada perairan yang sedang teduh pun bukanlah perkara gampang. Tantangan terbesar kita saat ini adalah menjaga lautan dari serbuan pihak lain yang rakus dan mungkin saja iri dengan kekayaan republik ini. Namun akan sangat sulit jika kita tidak mulai membumikan kembali lautan dalam wawasan kebangsaan kita. Satu langkah kecil yang bisa dilakukan adalah mengenal dan mulai memetakan secara seksama wilayah yang seharusnya menjadi hak teritori kita. Bisa dilakukan dengan penamaan sejumlah wilayah-wilayah laut.

Jika kita persempit secara lebih khusus dalam ruang lingkup Aceh, berdasarkan etimologi selat yang dipaparkan di atas, banyak sekali wilayah laut yang berciri sebagai selat yang belum dinamai. Terlepas dari kepantasan apakah perlu atau layak dinamai, nyatanya banyak sekali wilayah laut yang bisa kita namai. Contoh sederhana adalah perairan yang memisahkan Pulau Sumatera sebagai daratan utama Aceh dengan Pulau Weh. Dalam banyak kasus, kita menemukan laporan-laporan yang menyebutkan bahwa perairan yang berada di utara Pulau Sumatera tersebut sebagai Selat Malaka. Sebuah hal yang sangat keliru pastinya, mengingat Selat Malaka berada di bagian timur Provinsi Aceh. Namun jika diharuskan menulis, maka kita tidak akan menemukan nama yang tepat untuk perairan tersebut. Mengapa? Ya karena perairan tersebut tidak bernama!

Sudah saatnya kita berani melangkah dengan lebih pasti melalui pemberian nama atau mengganti nama untuk beberapa perairan penghubung antar daratan dan pulau di Aceh dengan nama yang memuat identitas keacehan. Kalau Aceh terkenal dengan Pinto Acehnya kenapa kita tidak mengganti dan menamakan ulang wilayah perairan antara Pulau Weh dan Pulo Aceh dengan sebutan Selat Aceh, sebagai pintu gerbang utama memasuki Aceh dengan Uleelheu sebagai pelabuhan utamanya. Untuk Pulau Sumatera dengan Pulau Weh kita beri nama Selat Sabang sekaligus memperkenalkan nama Sabang ke dunia sebagai destinasi ekowisata bahari di Aceh.

Antara Pulau Simeulue dengan wilayah barat-selatan Aceh, kita namakan Selat Simeulue sekaligus juga turut memperkenalkan Simeulue sebagai salah satu wilayah minawisata bahari Aceh mengingat wilayah ini sudah terkenal dengan ekspor Lobsternya, serta kearifan lokalnya dengan cerita Smong sebagai pengingat bencana Gempa Bumi dan Tsunami. Sebenarnya tidak hanya untuk laut penghubung, namun untuk perairan laut regional Aceh, sudah saatnya pemerintah Aceh harus lebih visioner dengan berani mendaftarkan wilayah laut Aceh yang luas ini dengan batas-batasnya dengan nama resmi Laut Aceh (the Aceh Sea). Kalau ada nama resmi untuk Laut Maluku, Laut Sulawesi, Laut Jawa, sudah saatnya ada Laut Aceh, selain memperkaya penamaan melalui nama-nama daerah sekaligus mempertegas keutuhan dan kesatuan wilayah (laut) benua maritim Indonesia. Nah!



* Syahrul Purnawan, S.Pi, M.Si., Ketua Prodi Ilmu Kelautan pada Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah).
* Yopi Ilhamsyah, S.Si, M.Si., Dosen FKP Unsyiah dan Peneliti pada Tsunami and Disaster Mitigation Research Center (TDMRC) Unsyiah, Banda Aceh.



sumber : tulisan dimuat pada media cetak harian Serambi Indonesia (27/09/2016)

0 comments:

Post a Comment